Program Officer Ecological Fiscal Transfer

Kualifikasi Pekerjaan:

Minimal lulusan D3/S1, Ekonomi, Fisipol, atau Hukum
Memiliki SIM C, BPJS Kesehatan, dan NPWP
Mempunyai Kendaraan Pribadi
Bisa Bekerjasama Tim
Memiliki Laptop Pribadi, HP dan Menguasai Standar Microsoft Office
Memiliki pengalaman dalam manajemen program (Diutamakan)
Bersedia untuk menjalankan kebijakan Safeguarding dan Policy Sexual Exploitation, Abuse and Harassement (PSEAH)
Memiliki kemampuan skill komunikasi dan advokasi yang baik dengan pemangku kepentingan
Memiliki pemahaman perencanaan dan penganggaran daerah atau memiliki pengalaman bekerja di Isu kebijakan dan Lingkungan minimal 2 Tahun.
Mampu menganalisis data
Memiliki kapasitas menulis laporan, dan kertas kebijakan

Deskripsi Pekerjaan:

1. Pendampingan Program Manager : Bekerja langsung dengan Program Manager untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, mendukung proses pengambilan keputusan, dan memberikan masukan strategis terkait Output 2, yaitu reformasi kebijakan fiskal berbasis ekologi serta pembentukan kelembagaan pembiayaan lingkungan hidup daerah.
2. Penerapan TAKE dan ALAKE :
- Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Tolitoli dan Palu untuk memastikan penerapan kebijakan TAKE (Tata Kelola Ekologi) dan ALAKE (Akses Layanan Ekologi) berlanjut hingga tahun 2025 dan 2026.
- Mengawasi dan mendokumentasikan perkembangan implementasi kebijakan ini, termasuk menyusun laporan kemajuan dan melakukan evaluasi efektivitas kebijakan di kedua wilayah tersebut.

3. Perluasan Kebijakan TAKE dan TAPE :

- Mendorong adopsi kebijakan TAKE di wilayah Poso, Donggala, dan Touna untuk tahun 2025 dan 2026, melalui advokasi kebijakan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah.
- Memfasilitasi adopsi kebijakan TAPE (Tata Kelola Pembiayaan Ekologi) di tingkat provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG) dengan melakukan koordinasi lintas sektor dan menyusun strategi komunikasi yang tepat.

4. Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholder:

- Mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra strategis lainnya untuk memastikan partisipasi dan dukungan penuh dalam program.
- Mengadakan pertemuan rutin dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga kesinambungan dukungan terhadap implementasi kebijakan.